Temui DPR-PB, FKPK Minta SK Pelantikan 11 Calon Anggota Jalur Otsus Ditunda, Ini Alasannya

0
32

Manokwari,PTC – Forum Komunikasi Pencari Keadilan (FKPK) menemui (audiens) pimpinan DPR Papua Barat, Kamis (6/8). Pertemuan itu, diikuti Wakil Ketua DPR 1, Ranlye H. L. Mansawan, Wakil Ketua II, Saleh Siknun dan Wakil Ketua III, Jongky R. Fonataba.

Ketua FKPK, Sahaji Refideso mengatakan, pada audiens itu, pihaknya menyampaikan upaya dan langkah-langkah yang sudah ditempuh FKPK terkait hasil seleksi calon anggota DPR Papua Barat jalur Otsus yang telah menghasilkan 11 nama.

Lebih dari pada itu ungkap Refideso, pihaknya juga menyampaikan kepada pimpinan DPR Papua Barat bahwa gugatan mereka sudah teregister di Pengadilan Negeri (PN) Manokwari, bahkan pada 26 Agustus 2020, sudah dimulai dengan sidang perdana.

“Kami sudah menempuh jalur hukum dengan harapan DPR sebagai lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan bisa berpendapat menyampaikan kr Gubernur Papua Barat dan Menteri Dalam Negeri agar proses penerbitan SK tentang peresmian 11 calon anggota DPR PB Otsus yang sudah ditetapkan Pansel agar ditunda,” ujar Refideso.

Menurutnya, SK peresmian 11 calon anggota DPR Papua Barat jalur Otsus periode 2019-2024, sebaiknya dikeluarkan setelah ada putusan incrah dari PN Manokwari, sebab gugatan yang diajukan dengan nomor perkara: 46/Pdt.G/2020/PN.Mkw tinggal menunggu waktu sidang.

“Kami sebagai penggugat juga sudah dipanggil untuk mengikuti sidang di Pengadilan Manokwari untuk mengikuti sidang mulai tanggal 26 Agustus. Gubernur dan Menteri Dalsm. Negeri juga dan tentu Pansel akan dipanggil,” jelas Refideso.
Mantan Anggota DPR Papua Barat jalur Otsus periode 2015-2019 ini menambahkan, pada Senin pekan depan pihaknya juga akan mendaftarkan gugugatan terkait hasil seleksi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura.

“Kalau di PN Manokwari gugatannya itu perbuatan melawan hukum, kalau di PTUN Jayapura adalah menggugat keputusan Pansel atau administrasi,” terang Refideso.
Lanjut Refideso, dalam gugatan yang didaftar ke PN Manokwari terkait pasal 4 ayat 2 huruf d, f, o dan huruf q. Kalau huruf d tentang domisili di Papua Barat selama 5 tahun, huruf f mengenai usia lebih dari 60 tahun, huruf o tentang kepengurusan calon di partai politik, kalau huruf q tentang ASN,” beber Refideso.

Refideso menambahkan, pihaknya juga menggugat keterwakilan perempuan dalam DPR Otsus.
“Keterwakilan perempuan itu harus kelihatan di DPR, kemudian kuota dalam hal ini Kabupaten Manokwari Selatan yang tidak terakomodir karena diambil Kabupaten Pegaf,” pungkas Refideso. (A3/R2)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here